Janji pencetakan generasi emas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berujung di bangsal rumah sakit. Triliunan rupiah uang negara yang digelontorkan rupanya belum berbanding lurus dengan jaminan keamanan pangan. Alih-alih mendapatkan asupan gizi yang layak, puluhan ribu anak sekolah justru menjadi korban keracunan massal, sebuah ironi kelam dari megaproyek pemerintah yang eksekusinya kedodoran di lapangan.
Laporan masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch dan Celios membeberkan deretan angka yang mencengangkan. Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga medio Agustus 2026, tercatat 43.838 anak di 36 provinsi mengalami keracunan. Situasi kian memburuk pada awal bulan ini. Hanya dalam rentang waktu tiga hari sejak 1 September 2026, terjadi empat rentetan keracunan massal yang merenggut 1.642 korban anak di tiga provinsi berbeda.
Masifnya jumlah korban membuat Peneliti Celios, Muhammad Saleh, mendesak pemerintah untuk berhenti menangani masalah ini secara sporadis atau kasus per kasus. Melansir keterangannya pada Jumat, 4 September 2026, Saleh menilai pemerintah sudah seharusnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.
“Program yang membuat lebih dari 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan bukan lagi rangkaian insiden lokal, tapi kedaruratan keamanan pangan berskala nasional,” kata Saleh.
Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan menunjuk masalah sanitasi dapur sebagai biang keladi kontaminasi bakteri. Fokus pun mengarah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit-unit logistik di lapangan yang bertugas mendirikan dapur, mengolah, dan mendistribusikan langsung makanan tersebut ke sekolah-sekolah. Desakan evaluasi menyeluruh dari Komnas HAM memang dijawab pemerintah dengan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Namun, masalah di akar rumput terbukti tak kunjung usai hingga kepala yang baru, Sudaryono, terpaksa mengambil langkah penyegelan massal.
Melalui rilis resmi Badan Gizi Nasional, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG di berbagai wilayah. Alasan penutupan ini membongkar rapuhnya pengawasan di lapis bawah.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Mas Dar.
Keputusan penutupan tersebut diambil usai BGN bersama Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi terhadap 27.022 dapur per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB. Hasilnya, nyaris dua ribu dapur penyuplai makanan itu sama sekali tak tersentuh birokrasi perizinan kesehatan sejak awal beroperasi. “Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Dapur-dapur bodong izin ini tersebar secara merata, meliputi 351 dapur di Wilayah 1, 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3. Tindakan pembekuan operasional pun langsung dieksekusi.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” pungkasnya.
Penutupan ribuan dapur ini mengonfirmasi lemahnya fondasi pengawasan di balik ambisi besar pemerintah. Mengacu pada data Celios, program MBG menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sebesar Rp229 triliun, sebuah angka fantastis yang bahkan harus mengambil porsi dari sektor krusial seperti pendidikan demi mengejar target 33 ribu dapur untuk 60 juta penerima.
Publik kini berhak menuntut jawaban logis: dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang menguras kas negara, mengapa jaminan hal paling mendasar seperti kebersihan dapur bagi anak-anak sekolah justru gagal dipenuhi?
