Menjelang 17 Agustus, aroma kemerdekaan biasanya sudah tercium lewat rentengan bendera plastik di gang-gang, panitia lomba yang sibuk cari sponsor, dan diskon-diskon kemerdekaan di pusat perbelanjaan. Kemerdekaan senantiasa dirayakan dengan penuh sukacita. Namun, mari kita tarik mundur kalender kita ke masa-masa awal republik ini berdiri. Jika rakyat sibuk mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing, apa yang dilakukan para elite politik kita sebulan setelah proklamasi?
Jawabannya: bikin partai.
Sistem demokrasi liberal (parlementer) yang disahkan tak lama setelah kemerdekaan—dan diperkuat oleh Konstitusi RIS 1949 serta UUDS 1950—ibarat keran air yang dibuka full. Maklumat Pemerintah saat itu secara resmi mendorong pembentukan partai politik untuk menampung aspirasi rakyat.
Rasanya seperti kembali membangun kerajaan yang menyebar di nusantara. Kemerdekaan kala itu barangkali seperti berkumpulnya para raja yang duduk di meja makan, bayangan prajurit yang siap mengadu di medan perang. Juga bangsa-bangsa yang seperti permisif pada tuannya, sebab percaya akan keberlangsungan dan harapan masa yang akan datang.
Empat Partai di Arena Revolusi
Pada masa awal revolusi fisik, partai politik bukan sekadar pajangan kalender. Mereka memegang kendali nyata dalam merumuskan nasib bangsa. Wakil-wakil partai ini berjejalan di dalam susunan kabinet. Sebelum pemilu pertama digelar, peta politik kita dikuasai oleh beberapa partai “raksasa”:
- Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia)
Bisa dibilang, ini adalah partai dengan privilege sejarah. Masyumi adalah satu-satunya organisasi yang diizinkan melakukan kegiatan sosial pada era pendudukan Jepang. Keuntungan ini dimanfaatkan dengan sangat efektif, sehingga di awal revolusi, Masyumi menjelma menjadi partai Islam terbesar. Ormas-ormas raksasa seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) pada awalnya dengan nyaman bernaung di bawah tenda besar Masyumi ini. - PNI (Partai Nasionalis Indonesia)
Jika Masyumi menguasai ceruk Islam, PNI adalah jawara di kubu nasionalis. PNI bukan sekadar partai tunggal, melainkan sebuah fusi dari berbagai kelompok seperti Partindo, Gerindo, dan Parindra. PNI menjadi wadah besar bagi mereka yang mengedepankan sentimen kebangsaan. - Partai Sosialis
Dipimpin oleh Sutan Syahrir, partai ini punya panggung yang sangat strategis. Mereka tidak hanya dominan di kabinet, tetapi juga menjadi ujung tombak diplomasi, salah satunya saat menyetujui penandatanganan Perjanjian Linggarjati. - PKI (Partai Komunis Indonesia)
Bagi kelompok dengan orientasi politik “kekirian” dan Partai Buruh, PKI adalah pelabuhan utamanya. Sayangnya, partai ini kemudian harus menerima pukulan telak dan hancur lebur sebagai konsekuensi dari blunder pemberontakan Madiun 1948 di bawah komando Muso.
Jika kita renungkan, pertarungan gagasan antara raksasa-raksasa ideologi ini—Nasionalis, Islam, Sosialis, dan Komunis—sebenarnya adalah wujud paling mentah, sekaligus paling jujur, dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selama ini, kita mungkin terlalu sering dicekoki pemahaman bahwa “berbeda-beda tetapi tetap satu” hanyalah urusan beda pulau, beda bahasa daerah, atau beda pakaian adat saat karnaval 17-an. Padahal, bukankah makna “bersatu” itu jauh lebih luas dan filosofis dari sekadar garis batas geografis? Perbedaan haluan politik dan tajamnya benturan ideologi di awal kemerdekaan justru membuktikan bahwa keberagaman isi kepala adalah keniscayaan. Merayakan Bhinneka Tunggal Ika semestinya juga berarti memberi ruang bagi perbedaan pemikiran—di mana perseteruan ideologi antar-partai tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman perpecahan, melainkan sebagai kepingan puzzle yang bising namun esensial dalam menyusun kewarasan sebuah republik.
Tapi, apakah skema saat itu memang layak dan lumrah bagi rakyat?
Kutukan Hobi Pecah Belah
Dinamika politik yang seumur jagung itu ternyata sangat rentan. Mengelola partai besar rupanya sama pusingnya dengan mengurus negara. Ego elite, benturan pandangan, dan perbedaan kepentingan dengan cepat melahirkan tradisi baru yang tampaknya diwariskan hingga detik ini: fragmentasi partai. Alias hobi pecah kongsi.
Tenda besar Masyumi akhirnya bocor juga. Pada tahun 1947, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) memutuskan walk out dari Masyumi. Tak berhenti di situ, pada tahun 1952, giliran Nahdlatul Ulama (NU) yang angkat kaki dan mendirikan partainya sendiri.
PNI setali tiga uang. Lantaran beda visi, Parindra memutuskan keluar dari gerbong PNI pada tahun 1949. Setahun berselang (1950), giliran sejumlah tokoh PNI yang membelot dan mendirikan Partai Rakyat Nasional (PRN). Setelah itu muncul lagi Partai Indonesia Raya (PIR). Lucunya, seperti amuba yang terus membelah diri, PIR pada akhirnya juga pecah menjadi dua kubu: kubu Wongsonegoro dan kubu Hazairin.
Partai Sosialis pun tak luput dari drama ini. Mereka pecah menjadi dua faksi utama: Partai Sosialis pimpinan Syahrir dan Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin. Kelak, gerbong Amir Syarifuddin berevolusi menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang justru memotori pemberontakan Madiun 1948.
Semua gejolak perpecahan ini adalah cermin dari kebangsaan yang masih balita. Tokoh-tokoh politik kita saat itu meraba-raba arah, dan ketika merasa tujuannya tak lagi sama dengan sang sopir, mereka memilih turun di tengah jalan dan bikin kendaraan sendiri.
Pada akhirnya, tradisi pecah-belah partai dari zaman baheula hingga era bongkar-pasang koalisi hari ini rasanya kok mirip-mirip dengan lomba panjat pinang tiap 17-an. Mau tiangnya pakai pohon pinang asli, bambu kuning, atau besi berlapis oli super licin, toh yang diperebutkan tetap sama: kipas angin dan kaos 1 lusin di puncaknya. Persis seperti anak-anak yang didaftarkan lomba kelereng oleh ibunya; mereka mana peduli pada filosofi menjaga keseimbangan hidup, yang penting di akhir acara dapat buku tulis atau kotak makan.
Melihat sejarah yang berulang ini, kita jadi patut bertanya-tanya. Di masa awal republik berdiri, apakah partai-partai itu memang sebegitu berpengaruhnya dalam membangun fondasi negara? Ataukah justru makna kemerdekaan itu sendiri yang sempat diragukan dan nyaris ambyar karena para elite keasyikan adu jotos ideologi demi porsi kekuasaan? Jangan sampai, kemerdekaan di masa modern ini nasibnya cuma mandek pada kemeriahan panitia di tingkat RT, atau sekadar ritual upacara di bawah terik matahari yang ujung-ujungnya cuma bikin badan kaku, kaki pegal, dan wajah lesu. Kemerdekaan seharusnya lebih dari sekadar menang balap karung, dan urusan bernegara mestinya jauh lebih mulia dari sekadar rebutan “hadiah utama” di pucuk kekuasaan.
Iya, ‘kan?
