Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk tidak sekadar berorientasi pada keuntungan bisnis. Bank-bank milik negara dituntut untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat dan memberikan peluang yang setara bagi semua golongan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa fungsi Himbara harus melampaui sekadar entitas bisnis.
“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, baik UMKM, komersial, maupun korporasi,” kata Rosan meneruskan arahan Presiden.
Pemerintah menyadari betul potensi besar Himbara yang saat ini menguasai sekitar 10 persen dari total nilai kapitalisasi pasar di Indonesia, yakni mencapai Rp1.100 triliun.
Dengan modal sebesar itu, bank BUMN memegang peran sentral dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah di tingkat akar rumput.
Meski didorong untuk lebih pro-rakyat, Presiden Prabowo melalui Rosan tetap mengingatkan aspek kehati-hatian perbankan. Seluruh ekspansi kredit dan program pemberdayaan harus dilakukan dengan standar profesionalisme yang tinggi.
“Yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Rosan.
