Badan Gizi Nasional (BGN) tengah dihantam gelombang kritik publik terkait isu pembengkakan anggaran pengadaan barang pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah urusan motor operasional, sorotan kini bergeser pada pengadaan puluhan ribu laptop hingga atribut kaus kaki.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa kabar mengenai nilai pengadaan yang mencapai triliunan rupiah tersebut adalah informasi yang menyimpang.
”Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan,” tegas Dadan dalam pernyataan resminya, Senin, 13 April 2026.
”Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” lanjutnya.
Bedah Anggaran SPPG dan Realisasi Alat Dapur
Alih-alih menyentuh angka triliunan, Dadan memaparkan bahwa anggaran untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jauh lebih rendah. Untuk pengadaan alat makan, dari pagu Rp89,32 miliar, realisasi di lapangan hanya sebesar Rp68,94 miliar. Begitu juga dengan alat dapur yang terealisasi senilai Rp245,81 miliar dari pagu Rp252,42 miliar.
Terkait pembangunan satuan pelayanan tersebut, Dadan menyebutkan bahwa pihaknya berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait.
“Pagu anggarannya senilai Rp215 miliar,” ujar Dadan merinci total alokasi anggaran untuk SPPG tersebut.
Khusus untuk pengadaan laptop yang sempat memicu polemik, Dadan mengklarifikasi bahwa jumlah yang diadakan sepanjang 2025 hanya 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang dituduhkan.
Mekanisme Pengadaan Kaus Kaki
Mengenai isu pengadaan kaus kaki yang dianggap janggal oleh netizen, Dadan menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan secara langsung oleh BGN. Atribut tersebut merupakan bagian dari perlengkapan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Ia mengungkapkan bahwa proses pengadaannya menggunakan mekanisme swakelola tipe 2 yang diserahkan kepada Universitas Pertahanan (Unhan).
”Untuk kaus kaki, itu bukan pengadaan di BGN,” tutur Dadan. Ia menjelaskan bahwa barang tersebut adalah perlengkapan bagi para peserta. ”Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” tambahnya.
Dadan menjamin transparansi penggunaan anggaran dan memastikan setiap rupiah telah diawasi secara ketat sesuai regulasi. Ia berharap masyarakat tetap kritis namun bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak merugikan program nasional.
”Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” pungkas Dadan.
