Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin, September 2025. Perubahan ini menambah jumlah kementerian menjadi 54 posisi, sebuah angka yang jauh lebih besar dibandingkan Kabinet Indonesia Maju.
Dalam langkah mengejutkan, Presiden Prabowo menunjuk Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah, sebuah kementerian baru yang kini berdiri sendiri. Gus Irfan akan didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Pembentukan kementerian ini merupakan tindak lanjut dari RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disahkan DPR pada 26 Agustus lalu.
“Berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Presiden Prabowo, maka ia memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” demikian pernyataan resmi dari pemerintah.
Total 54 anggota kabinet ini terdiri dari 27 kementerian lama, dengan satu kementerian yang hanya berubah nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Penambahan signifikan terjadi pada kementerian koordinator, yang kini berjumlah tujuh dari sebelumnya hanya empat. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanaan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diketahui tidak lagi ada dalam kabinet baru.
Beberapa kementerian lain juga dipecah untuk meningkatkan efektivitas kerja:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Kementerian PUPR terbagi dua: Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kini dipisahkan menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terpecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga baru juga muncul, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Intelijen Negara, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Reshuffle ini juga mencakup pergantian beberapa menteri senior:
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menteri Keuangan: Sri Mulyani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Dengan penambahan ini, total kabinet Prabowo kini mencapai 54 posisi, menegaskan fokus pemerintah untuk kerja yang lebih efektif dan terperinci.
Daftar Kementerian Kabinet Indonesia Maju & Kabinet Merah Putih
Kementerian Kabinet Indonesia Maju
- Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Koordinator Bidang Perekonomian
- Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
- KebudayaanKoordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Sekretaris Negara
- Dalam Negeri
- Luar Negeri
- Pertahanan
- Agama
- Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Keuangan
- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kesehatan
- Sosial
- Ketenagakerjaan
- Perindustrian
- Perdagangan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Pertanian
- Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kelautan dan Perikanan
- Agraria dan Tata Ruang
- Perencanaan Pembangunan Nasional
- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Usaha Milik Negara
- Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pemuda dan Olahraga
- Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Sekretaris Kabinet
- Jaksa Agung
- Kepala Staf Kepresidenan
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kementerian Kabinet Merah Putih
- Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Koordinator Bidang Perekonomian
- Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Koordinator Bidang Pangan
- Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kordinator Bidang Infrastruktur dan
- Pembangunan Kewilayahan
- Sekretaris Negara
- Dalam Negeri
- Luar Negeri
- Pertahanan
- Agama
- Hukum
- HAM
- Keuangan
- Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
- Kebudayaan
- Kesehatan
- Sosial
- Ketenagakerjaan
- Perindustrian
- Perdagangan
- ESDM
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Desa
- Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia
- Perhubungan
- Komunikasi dan Digital
- Pertanian
- Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Kelautan dan Perikanan
- Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
- Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas
- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Usaha Milik Negara
- Koperasi
- UMKM
- Pariwisata
- Ekonomi Kreatif
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pemuda dan Olahraga
- Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Sekretaris Kabinet
- Jaksa Agung
- Kepala Staf Kepresidenan
- Badan Intelijen Negara
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
- Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Haji dan Umrah

















