Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa seluruh dana operasional gubernur dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Jawa Barat. Dalam sebuah video yang diunggah di akun pribadinya pada Jumat, 12 September 2025.
Dedi atau yang akrab disapa KDM menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan sosial.
“Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin,” ujar KDM.
Lebih lanjut, Dedi juga menyatakan bahwa dana operasional gubernur tidak hanya digunakan untuk membantu biaya rumah sakit, tetapi juga untuk perbaikan rumah warga, renovasi infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan.
“Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan,” tambahnya.
Dengan demikian, Dedi menegaskan bahwa dana tersebut sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Menurut Dedi, dana operasional kepala daerah termasuk gubernur ditetapkan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dengan PAD Jawa Barat yang mencapai Rp19 triliun, alokasi dana sebesar Rp28,8 miliar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia menyatakan siap menerima jika nantinya dana operasional gubernur harus dihapuskan.
“Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu,” ujarnya.
