Hingga penghujung Oktober 2025, sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih mengalami kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini telah berlangsung sejak akhir Agustus dan menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian waktu normalisasi distribusi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa seluruh SPBU swasta saat ini telah mencapai kesepakatan negosiasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk pembelian base fuel atau BBM murni. Ia menekankan bahwa pengisian kembali stok BBM di SPBU swasta merupakan ranah bisnis antara badan usaha dan Pertamina.
“Semua yang sudah B2B dengan Pertamina, pasti Pertamina sudah mempersiapkan itu, dan komunikasinya sudah jalan,” ujar Bahlil usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan optimismenya bahwa pasokan BBM di SPBU swasta akan kembali terisi pada akhir Oktober. Ia menjelaskan, proses negosiasi dengan Pertamina masih berlangsung dan kini dilakukan dengan mekanisme baru agar lebih efektif.
“Jadi nggak satu dikumpul lagi. Jadi nanti masing-masing di-treatment satu-satu. Karena ternyata begitu digabung tuh tiga masuk. Satu udah lolos, satunya mundur. Nah ini proses lelang ini kan nggak bisa terpecah-pecah. Harus menyatu terus. Makanya sekarang diubah,” katanya, dikutip Kamis (16/10/2025).
Menurut Laode, perubahan sistem lelang dari serentak menjadi langsung antara Pertamina dan badan usaha swasta diharapkan mempercepat hasil akhir negosiasi. Ia pun yakin hasil konkret akan segera terlihat.
“Mungkin hari Jumat insyaallah itu sudah ada hasil yang lebih konkret. Pertamina secara private antara masing-masing Pertamina dengan badan swasta. (Akhir Oktober) Optimis, nanti kita tunggu saja,” tutur Laode menambahkan.
Dengan pernyataan tersebut, pemerintah berharap keterlambatan distribusi BBM di sektor swasta dapat segera teratasi dan pelayanan kepada masyarakat bisa kembali normal.
