Tidak sedikit mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung wakil rakyat, tidak benar-benar memahami apa yang sedang mereka perjuangkan. Ironisnya, hal ini justru dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan. Daripada menghadapi substansi tuntutan, pejabat kerap kali lebih suka bernegosiasi secara pragmatis dengan para pentolan aksi.
Mereka merumuskan “solusi alternatif” di balik meja yang sebenarnya sama sekali mengabaikan esensi dari isu yang diprotes. Lucunya, para pentolan aksi ini pun dengan senang hati memanfaatkan situasi tersebut sebagai nilai tawar personal. Maka, bukan pemandangan asing lagi ketika kita melihat mantan-mantan pentolan aksi demonstrasi tiba-tiba mendapat “jatah kursi” di lingkaran kekuasaan.
Belakangan ini, saya kembali mengingat bagaimana aksi-aksi yang pernah saya lakukan bersama massa mahasiswa sering kali tidak pernah benar-benar sampai pada tujuannya. Terutama saat melihat bagaimana berbagai kebijakan problematis berhasil memantik atensi mahasiswa untuk turun ke jalan; menggeruduk gedung DPR, melantangkan suara lewat Toa, bergerombol memadati jalanan, hingga membakar ban sebagai simbol perlawanan. Ada euforia kemarahan di sana, tetapi kosong akan pemahaman.
Pertanyaan saya kemudian, apakah massa mahasiswa ini benar-benar memahami konteks dan konten dari isu yang mereka angkat, atau mereka hanya sedang menjadi komoditas politik para pentolannya?
Mengapa Mahasiswa Perlu Melakukan Aksi Demonstrasi?
Sebelum mengingat kembali sejarah aksi mahasiswa dari masa ke masa. Kita perlu merefleksi kembali apa yang dijadikan penjelasan dari kata “Demonstrasi”
KBBI menjelaskan arti demonstrasi menjadi dua hal, yang pertama bahwa demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Kedua, peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.
Gerakan mahasiswa yang secara massal menyambangi gedung wakil rakyat, sudah jelas bukan untuk memeragakan hasil karya ilmiah atau menunjukan tata cara belajar efektif di bidang akademis. Mereka hadir di sana, tidak lain adalah untuk menyampaikan sebuah pernyataan protes atau unjuk rasa atas isu yang sedang menjadi perhatian atau menjadi kontroversial. Benar begitu bukan?
Sejarah mencatat, bahwa aksi demonstrasi di Indonesia yang dilakukan mahasiswa dari masa ke masa, telah berhasil mencapai tujuan mengubah tatanan pemerintahan. Kita ingat pada tahun 1966, tepatnya pada tanggal 10 Januari, gerakan aksi yang diprakarsai oleh sejumlah aliansi mahasiswa telah berhasil mencatatkan hasil atas puncak aksi Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Aliansi tersebut di antaranya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Berawal dari respons mahasiswa pada peristiwa G30S (Gerakan 30 September 1965), aksi ini tercatat menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Lama dan mendorong lahirnya rezim Orde Baru. Tirto sebagai media, melaporkan catatan sejarah ini yang menjelaskan bagaimana latar belakang aksi Tritura ini terjadi. Latar belakang Tritura adalah adanya situasi politik dan ekonomi Indonesia pada era 1960-an yang silang selimpat. Pada masa itu, negara menghadapi tantangan serius akibat kebijakan politik Presiden Soekarno yang bertentangan dengan negara-negara barat.
Hal tersebut kemudian menyebabkan krisis inflasi dan ketidakstabilan ekonomi di Nusantara. Aksi Tritura pada periode 1960-an juga berkaitan erat dengan Gerakan 30 September 1965 yang berdampak besar terhadap keadaan politik di Indonesia.
Tujuannya, aksi Tritura ini berfokus pada tiga tuntunan krusial yang berhasil mengguncang tatanan pemerintahan pada saat itu. Tuntutan tersebut mencakup, pembubaran PKI beserta organisasi turunannya, perombakan Kabinet Dwikora – kabinet pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (1964-1966) – dan penurunan harga pangan.
Tritura memang epik. Tapi, mari kita sudahi romantisme sejarah yang bikin merinding itu. Kenyataannya, kalau kita bandingkan aksi zaman old dengan kelakuan pentolan aksi zaman now, rasanya kok kayak membandingkan band indie idealis dengan boyband bentukan label ibukota. Kalau dulu jalanan murni jadi medan juang buat menumbangkan kebijakan yang mencekik, lha sekarang jalanan malah jadi panggung audisi jalur politik.
Portofolio Jalanan Menuju Senayan
Ada sebuah fenomena kocak—atau tragis, terserah Anda mau sebut apa—yang pelan tapi pasti sudah mengakar jadi budaya di ekosistem kampus kita. Mereka-mereka yang paling vokal, yang kalau orasi urat lehernya sampai mau putus, dan yang paling hobi pasang badan di depan barikade aparat, ndilalah kok ya sering banget jadi orang pertama yang dapat karpet merah menuju kursi partai politik atau jabatan di pemda.
Bukan rahasia lagi lah, kalau demonstrasi kadang fungsinya sudah beralih jadi semacam LinkedIn versi hardcore. Buat update portofolio, Bos! Menjadi pentolan aksi atau korlap adalah jalan ninja membangun personal branding sebagai sosok pemuda kritis, berani, dan—yang paling penting—punya massa. Begitu spotlight didapat, eh lha dalah, tawaran dari “dalam” mulai berdatangan. Entah ditarik jadi stafsus, kader muda partai, atau mentok-mentok komisaris BUMN.
Mitos “Berbenah Harus dari Dalam”
Terus, kalau mereka akhirnya ketahuan asyik pakai jas partai dan meninggalkan almamater lusuhnya, apa pembelaan mereka? Oh, tentu saja ada satu template jawaban sakti mandraguna yang bakal diulang-ulang: “Bro, kita nggak bisa selamanya teriak-teriak dari luar. Kalau mau ngubah sistem, kita harus berbenah dari dalam!”
Pret.
Kedengarannya sih heroik banget, ya? Mirip film agen rahasia yang menyusup ke markas kartel. Tapi mari kita pakai logika warung kopi. Emangnya niat “berbenah dari dalam” itu nyata dan bisa kejadian? Praktiknya, dari seratus orang yang masuk buat “mengubah sistem”, sembilan puluh sembilannya malah sukses diubah oleh sistem. Idealisme yang dulu menyala-nyala saat bakar ban di jalan, pelan-pelan mbrebet dan mati disiram guyuran kompromi politik, negosiasi proyek, dan kursi empuk ber-AC.
Sistem birokrasi dan oligarki kita itu terlalu raksasa. Masuk ke sana sendirian tanpa modal politik mandiri cuma bakal bikin mantan aktivis ini jadi kosmetik belaka. Sekadar pajangan etalase buat penguasa pamer, “Tuh liat, pemerintah mengakomodasi suara anak muda kritis kok!” Padahal aslinya, suara lantang itu sudah sukses didempul pakai rapat-rapat tertutup dan fasilitas negara.
Idealisme Ada Masa Kedaluwarsanya?
Realitas ini jelas menyuapkan pil super pahit buat adik-adik mahasiswa yang masih lugu. Kepercayaan publik pada kemurnian aksi perlahan luntur. Sementara massa mahasiswa di akar rumput cuma jadi pion, teriak-teriak sampai radang tenggorokan, tanpa sadar kalau kemarahan mereka lagi dikapitalisasi sama abang-abangan korlap buat DP nyicil jabatan.
Pada akhirnya, kita dipaksa menelan kesimpulan sinis yang susah dibantah: idealisme aktivis itu ternyata ada expired date-nya. Dan batas kedaluwarsa itu biasanya jatuh tepat pada saat tawaran kursi kekuasaan disodorkan ke depan muka.
Nah, kalau menurutmu gimana? Sepakat nggak kalau pada ujungnya, mantan pentolan aksi ini memang cuma lagi nunggu antrean buat duduk di kursi empuk? Atau… jangan-jangan kamu masih percaya ada aktivis murni yang kebal godaan jabatan? (Halah, ngaku aja deh, dalam hati kamu juga ragu, kan?).
