Di dunia kerja yang normal, ditinggal resign mendadak oleh rekan kerja itu rasanya cukup bikin menarik napas panjang. Pekerjaan menumpuk, proses handover berantakan, dan kita dipaksa mengajari orang baru dari nol. Wajar kalau kita menggerutu. Tapi, sepusing-pusingnya mengurus sirkulasi karyawan di kantor, ternyata alurnya masih jauh lebih masuk akal ketimbang menonton kelakuan elite negara kita mencopot jabatan menteri secara tiba-tiba.
Setahun lalu, ada sedikit harapan saat Purbaya ditunjuk menjadi Menteri Keuangan RI, menggantikan Sri Mulyani yang mundur. Selama menjabat, Purbaya bekerja dengan gayanya yang khas. Ia bicara apa adanya, mendobrak ekspektasi, dan tak sungkan menyentil kebijakan yang menurutnya ngawur. Bagi masyarakat awam, pejabat seperti inilah yang ditunggu—bekerja pakai akal sehat, bukan sekadar menjadi tukang stempel kebijakan atasan.
Sayangnya, di negeri ini, kewarasan kadang tidak diberi umur panjang. Jangankan menunggu evaluasi kinerja tahunan atau exit interview layaknya di perusahaan, pergantian posisi di level negara ternyata bisa terjadi semudah membalik telapak tangan.
Senin (14/9/2026) kemarin, Purbaya sebenarnya masih bekerja seperti biasa. Ia sedang menghadiri rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Senayan. Menariknya, di momen rapat itulah Purbaya justru sedang panas-panasnya membongkar borok pengusaha nakal dan sistem pajak kita.
Di hadapan peserta rapat, ia menceritakan betapa dongkolnya dia saat mendapati ada perusahaan yang terang-terangan meremehkan hukum di Tanah Air.
“Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang gini, ‘enggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia akan bisa berubah. Dibayar, selesai’,” ungkap Purbaya.
Bukan Purbaya namanya kalau cuma diam. Di forum itu ia terang-terangan menabuh genderang perang. Ia menegaskan sedang membenahi cara kerja jajarannya dalam mengumpulkan pajak demi iklim usaha yang adil. Ia bahkan sadar betul langkahnya ini bakal memancing keributan.
“Kita akan hantam yang gitu-gitu. Walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, dalam hati ‘Kurang ajar!’. Jadi yang itu saya nggak ada kompromi yang seperti itu, ada keributan sedikit-sedikit, tapi enggak apa-apa.” tegasnya.
Namun, persis di tengah semangatnya menata negara dan memberantas mafia itulah, sebuah panggilan telepon misterius masuk. Purbaya lantas bergegas keluar ruang rapat.
Belum juga urusan di Senayan rampung, apalagi melakukan handover dokumen layaknya orang kantoran, Istana sudah bergerak. Hanya dalam hitungan jam setelah ia mengikrarkan perang terhadap pengusaha culas, Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 yang memberhentikannya.
Kursinya langsung dioper ke wakilnya, Suahasil Nazara. Sang menteri ditendang begitu saja dari kabinet, tanpa ba-bi-bu.
Kita lantas bertanya-tanya, apa salah Purbaya sampai harus di-PHK mendadak? Pencopotan kilat yang terjadi tepat setelah ia menyinggung urusan “bayar-membayar” pihak tertentu ini akhirnya memicu berbagai spekulasi. Dugaan terkuat yang kini ramai diperbincangkan masyarakat adalah kemungkinan Purbaya “tersandung” langkahnya sendiri karena kelewat berani mengusut kasus-kasus besar yang menyinggung zona nyaman para elite.
Dugaan publik ini mau tak mau menarik ingatan kita pada ucapan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer alias Noel pada awal 2026 lalu. Jauh hari sebelum drama pencopotan ini terjadi, Noel seolah sudah melontarkan peringatan mengenai risiko menjadi menteri yang terlalu lurus.
“Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan ‘di-Noel-kan’,” ucapnya kala itu menjelang sidang di Pengadilan Tipikor.
“Siapa pun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu.” dilansir dari laporan Detik (17/01/2026).
Pernyataan lawas itu kini ibarat kepingan puzzle yang menemukan momentumnya. Mulai dari upayanya menindak mafia impor baju bekas ilegal di pasar gelap, hingga ancamannya untuk “menghantam” perusahaan yang hobi menyuap pejabat. Publik pun mulai mengaitkan asumsi—jangan-jangan, keberanian inilah yang tanpa sengaja membubarkan “pesta” pihak-pihak tertentu. Tentu saja, kebenaran apakah pergantian ini murni karena urusan mafia atau sekadar strategi penyegaran kabinet, hanya Istana yang tahu pasti.
Namun, terlepas dari apa pun motif sebenarnya di balik layar, ironi ini telanjur menancap di benak publik. Di dunia profesional yang kita jalani sehari-hari, seorang karyawan diganti karena kinerjanya buruk atau gagal mencapai target. Namun di panggung kekuasaan, publik dipaksa menelan realitas bahwa seorang menteri bisa saja didepak dalam hitungan jam tatkala kinerjanya dianggap merusak kenyamanan elite. Kalau sudah begini pertunjukannya, rasanya memang lebih masuk akal kembali ke realitas mengurus rekan kerja yang resign dadakan. Sama-sama bikin pusing, tapi setidaknya alasannya masih bisa dicerna oleh akal sehat.
