Purwakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan, dinamika internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menjadi sorotan publik. Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, secara terbuka mengindikasikan ketiadaan koordinasi antara dirinya dan Bupati Saepul Bahri Binzein melalui kolom komentar di media sosial Instagram.
Peristiwa ini bermula ketika akun informasi lokal, @urangpurwakarta.id, mengunggah jajak pendapat terkait evaluasi kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kinerja pimpinan daerah.
Menanggapi unggahan tersebut pada Senin, 23 Februari 2026, Wakil Bupati melalui akun resminya @abangijo.hapidin meninggalkan komentar yang mengeluhkan minimnya pelibatan dirinya dalam roda pemerintahan.
Lihat postingan ini di Instagram
Dalam pernyataannya, Abang Ijo secara terang-terangan menyoroti ketiadaan komunikasi sejak awal masa jabatan. “Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan, coba bisa dicek di medsosnya bupati apakah ada video bareng Abang Ijo?” tulisnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan tidak adanya ruang diskusi terkait arah kebijakan daerah. “Apalagi membahas ‘Pak Wakil barangkali ada saran masukan bagaimana caranya Purwakarta ke depan lebih baik, masyarakatnya sejahtera?’. Kalau tidak percaya tanya @omzein_bupatiaing!” tambahnya dalam kolom komentar tersebut.
Selama satu tahun terakhir, kepemimpinan di Purwakarta memang dinilai sangat lekat dengan penggunaan media sosial sebagai alat publikasi kinerja.
Bupati Saepul, yang diketahui memiliki kedekatan gaya kepemimpinan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kerap membagikan interaksi langsung dengan masyarakat melalui kanal digital.
Di sisi lain, Wakil Bupati juga aktif melakukan hal serupa secara mandiri, sehingga sempat memunculkan kesan dari warganet bahwa kedua pimpinan berjalan sendiri-sendiri.
Tindakan penyampaian keluhan birokrasi internal di ranah publik ini menuai beragam reaksi. Publik menyayangkan masalah komunikasi birokrasi yang justru diumbar, serta berharap kedua pimpinan dapat memprioritaskan kolaborasi nyata untuk kelancaran program kerja pemerintahan dibandingkan sekadar berbalas narasi melalui platform media sosial.
