Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan dana perpajakan secara transparan. Triliunan rupiah dana yang dihimpun dari ketaatan pajak masyarakat dikembalikan secara utuh untuk membiayai operasional sekolah, menyubsidi ribuan pelajar swasta, hingga menyelamatkan anak-anak dari risiko putus sekolah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung, Selasa. Ia menggarisbawahi bahwa seluruh fasilitas pendidikan gratis yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan wujud gotong royong warga Jabar melalui pajak yang mereka bayarkan.
“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” ujar KDM nama sapaan Dedi Mulyadi, sebagaimana yang diberitakan Antara, 23 September 2026.
Dari total penerimaan sektor perpajakan tersebut, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran senilai Rp1,2 triliun di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru. Dana ini difungsikan untuk menopang pelayanan dasar bagi hampir satu juta siswa, yang mencakup pemenuhan utilitas seperti listrik dan air, hingga pembangunan ruang kelas baru serta unit sekolah baru.
Tidak hanya menyasar sekolah negeri, kepedulian pemerintah daerah juga dirasakan oleh sektor pendidikan swasta. Pada tahun 2026, pajak warga dialokasikan sebesar Rp73 miliar guna menyubsidi 31.663 murid SMA dan SMK swasta yang belum lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Melalui skema SSK ini, pemerintah menanggung Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) rutin sebesar Rp150.000 per bulan untuk siswa SMA dan Rp175.000 per bulan untuk siswa SMK. Selain itu, program ini juga menanggung Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa setiap tahunnya.
Guna memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan, Pemprov Jabar turut menggelontorkan anggaran Rp70 miliar dari APBD. Dana ini dialokasikan untuk menyediakan perlengkapan sekolah lengkap—meliputi seragam, tas, sepatu, hingga buku senilai Rp1,8 juta per tahun—bagi 38.887 siswa dari keluarga prasejahtera.
Langkah antisipatif juga diambil untuk menekan angka putus sekolah di tingkat pelajar. Pemerintah menyiapkan dana Rp70 miliar untuk membayarkan iuran bulanan bagi 117.457 murid yang berada di bawah bayang-bayang putus sekolah, di mana masing-masing anak memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 per tahun.
Melihat besarnya manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas, Dedi mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk terus mengawal serta mendukung keberlanjutan pembangunan sektor pendidikan dengan tetap taat menunaikan kewajiban membayar pajak.
