Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi pemerintah dalam persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Ia menyatakan dengan jelas bahwa pembiayaan utang tersebut tidak semestinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), selaku induk holding BUMN.
Menurut Purbaya, Danantara saat ini telah memperoleh sebagian besar keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik negara.
Dengan penguasaan dividen yang mencapai sekitar 80 persen, holding tersebut dinilai memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menanggung beban utang proyek strategis seperti Whoosh.
“Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja. Malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ. Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua,” ujar Purbaya saat ditemui di TPFT Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025.
Dikutip dari keterangan CNBC Indonesia, Purbaya menilai penggunaan dana negara untuk menalangi utang proyek tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, pola tersebut akan menimbulkan ketimpangan antara risiko dan manfaat—keuntungan dinikmati oleh Danantara, tetapi kesulitannya justru ditanggung pemerintah.
“Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita, harusnya kalau diambil ambil semua,” tegasnya lagi menekankan.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki rencana untuk melibatkan APBN dalam penyelesaian kewajiban proyek Whoosh, yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Purbaya menyebut Danantara telah memiliki mekanisme pendanaan tersendiri dan tidak perlu bergantung pada dukungan fiskal negara.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya juga menyinggung kemampuan finansial Danantara yang dianggap cukup besar. Menurutnya, pendapatan dividen yang diterima holding BUMN tersebut bahkan bisa mencapai lebih dari Rp80 triliun setiap tahun.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih,” jelasnya dalam diskusi daring bersama media, Jumat (10/10/2025).
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Purbaya menilai langkah Danantara untuk mengambil alih tanggung jawab finansial akan menjadi wujud nyata kemandirian BUMN dan menciptakan efisiensi fiskal. Dengan begitu, APBN bisa difokuskan pada sektor publik yang lebih mendesak tanpa terbebani proyek investasi korporasi.
