Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap implementasi Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung hari Rabu di Jakarta Convention Center.
Kepala Negara menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak guna melindungi kepentingan rakyat.
“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis yang dikutip, 25 Juli 2025.
Menurut Presiden, sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Bahkan, Presiden telah mengusulkan istilah baru, “serakahnomics”, untuk menggambarkan fenomena penyimpangan yang timbul akibat keserakahan oknum tertentu.
“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” tanya Presiden.
Dalam konteks produksi beras, Presiden menyoroti ironi subsidi besar yang diberikan, namun hasilnya justru dikuasai oleh spekulan. Padahal, Presiden menegaskan bahwa sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi, menggunakan subsidi uang rakyat.
“Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium. Harganya tambah Rp5.000 – Rp6.000. Ini, menurut saudara, benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini enggak benar,” tegasnya.
Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik manipulasi harga dan pengemasan beras tersebut telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Presiden telah menginstruksikan penegakan hukum secara tegas untuk menghentikan praktik tersebut.
“Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara,” pungkasnya.
