Fenomena “kumpul kebo” atau kohabitasi dimana pasangan yang belum menikah hidup bersama dalam satu atap bukanlah isu baru di Indonesia, tetapi semakin banyak menarik perhatian publik, akademisi, dan pembuat kebijakan.
Laporan terbaru dari The Conversation dan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa praktik ini mulai menjadi tren, khususnya di beberapa wilayah Indonesia bagian timur.
Meskipun istilah ini masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan institusi keluarga, tren ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma sosial terutama di kalangan generasi muda. Ini bukan sekadar fenomena gaya hidup, tetapi juga mengungkap dinamika kompleks tentang ekonomi, hukum, hingga identitas budaya.
Pergeseran Pandangan tentang Pernikahan
Dalam masyarakat tradisional Indonesia, pernikahan adalah simbol normatif dari ikatan suci antara dua individu yang diakui negara dan agama. Namun, generasi muda kini mulai mempertanyakan keharusan pernikahan formal. Sebagian melihat pernikahan sebagai sesuatu yang penuh tekanan, rumit dalam prosedur, serta membawa tanggung jawab sosial dan ekonomi yang tidak ringan.
Dalam laporan The Conversation, disebutkan bahwa banyak anak muda menganggap kohabitasi sebagai bentuk hubungan yang lebih “otentik” dan tulus tanpa terjebak formalitas yang dianggap mengekang. Mereka melihatnya sebagai cara untuk “menguji” hubungan sebelum memasuki komitmen jangka panjang. Di sisi lain, beberapa pasangan memilih kohabitasi karena alasan praktis: sulitnya mengakses prosedur perceraian, tekanan ekonomi, dan keterbatasan tempat tinggal.
Studi Kasus Kohabitasi
Penelitian oleh Yulinda Nurul Aini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa Manado, Sulawesi Utara, menjadi salah satu daerah dengan tingkat kohabitasi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK21), ditemukan bahwa sekitar 0,6% penduduk kota Manado melakukan kohabitasi.
Data menarik lainnya:
* 1,9% pasangan kohabitasi sedang hamil saat survei dilakukan.
* 24,3% berusia kurang dari 30 tahun.
* 83,7% hanya berpendidikan hingga SMA atau lebih rendah.
* 11,6% tidak bekerja, dan mayoritas lainnya bekerja di sektor informal.
Angka-angka ini mengindikasikan bahwa kohabitasi lebih umum terjadi di kalangan muda, berpendidikan menengah ke bawah, dan memiliki pekerjaan tidak tetap. Artinya, kohabitasi bukan sekadar pilihan gaya hidup, tetapi juga cerminan dari kondisi struktural yang dihadapi kelompok sosial tertentu.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Yulinda mencatat bahwa kohabitasi dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap perempuan dan anak. Dalam hubungan tanpa ikatan hukum ini, perempuan kerap menjadi pihak yang paling rentan ketika hubungan berakhir. Tidak ada jaminan nafkah, hak asuh anak, atau pembagian aset seperti dalam perceraian resmi.
Lebih lanjut, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi kerap menghadapi stigma sosial. Mereka bisa dianggap sebagai “anak haram” dan mengalami kesulitan dalam hal pengakuan hukum, pengurusan administrasi, hingga akses pendidikan atau kesehatan yang memerlukan dokumen resmi.
Konflik dalam kohabitasi pun tidak jarang. Data dari PK21 menunjukkan:
* 69,1% mengalami konflik ringan seperti pertengkaran atau tegur sapa.
* 0,62% mengalami konflik serius seperti pisah ranjang atau pisah tempat tinggal.
* 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Hal ini menunjukkan bahwa kohabitasi bukanlah hubungan tanpa risiko. Minimnya komitmen dan tidak adanya perlindungan hukum justru bisa membuat kohabitasi menjadi lingkungan yang tidak stabil, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan semacam ini.
Perspektif Hukum dan Budaya
Dari sisi hukum, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang jelas mengenai kohabitasi. Tidak ada perlindungan hukum bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan, apalagi bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, perempuan tidak bisa menuntut hak nafkah atau hak asuh jika terjadi perpisahan.
Secara budaya dan agama, kohabitasi masih dianggap tabu di banyak wilayah, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, seperti yang ditunjukkan studi Yulinda, wilayah dengan dominasi non-Muslim cenderung lebih permisif terhadap praktik ini.
Meski begitu, perubahan tetap terjadi. Urbanisasi, paparan budaya global, dan pergeseran nilai-nilai keluarga ikut mendorong lahirnya norma-norma baru tentang relasi, keluarga, dan kebersamaan. Namun, perubahan ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan institusi sosial dan hukum untuk merespons secara adil dan inklusif.
Tantangan bagi Kebijakan Publik
Fenomena kohabitasi menantang negara untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpijak pada norma moral, tetapi juga pada realitas sosial. Regulasi perlu dirancang agar bisa melindungi kelompok rentan perempuan dan anak tanpa harus mendiskriminasi atau memberi stigma kepada mereka yang memilih jalan hidup berbeda.
Pendidikan seksual yang komprehensif, akses terhadap kontrasepsi, serta program perlindungan anak dan perempuan perlu diperluas. Selain itu, perlu dibuka ruang dialog lintas agama, budaya, dan generasi untuk membahas ulang makna pernikahan, cinta, dan tanggung jawab dalam relasi.
Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab
Fenomena “kumpul kebo” bukan sekadar pemberontakan terhadap norma atau tradisi, tetapi juga refleksi dari kompleksitas hidup di zaman modern. Ada pergeseran nilai, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan yang membuat sebagian orang memilih kohabitasi.
Namun, kebebasan memilih gaya hidup juga harus diiringi dengan tanggung jawab sosial. Tanpa perlindungan hukum, perempuan dan anak menjadi korban utama. Tanpa pendidikan dan pemahaman, kohabitasi bisa berubah dari pilihan pribadi menjadi sumber ketidakstabilan sosial.
Masyarakat dan negara perlu belajar hidup berdampingan dengan kenyataan baru ini, tanpa menghakimi, tetapi juga tanpa abai terhadap hak-hak yang harus dilindungi. Di antara moralitas dan realitas, tugas kita adalah menjaga martabat setiap manusia baik mereka yang hidup dalam pernikahan, maupun yang memilih hidup bersama tanpa ikatan resmi.
Karena pada akhirnya, nilai sebuah hubungan tidak hanya diukur dari legalitasnya, tetapi juga dari rasa tanggung jawab, saling menghargai, dan keberanian menghadapi kenyataan.
