Elektabilitas seseorang untuk menjadi pemimpin, tidak terlepas dari dukungan yang mendasar, yakni menjawab pertanyaan tentang ‘bagaimana dia memperlakukan rakyatnya?’ Menjadi pemimpin populis adalah salah satu cara seseorang berhasil menjadi pemimpin－tolak ukur elektabilitas－dan mendapat banyak perhatian dari khalayak.
Indonesia bukanlah negara pertama yang terkenal dipimpin oleh seorang tokoh populis. Sebuah laporan yang dirilis melalui Tony Blair Institute For Global Change pada tahun 2018, menyebutkan bahwa antara tahun 1990 dan 2018, jumlah populis yang berkuasa di seluruh dunia telah meningkat lima kali lipat, dari empat menjadi 20.
Ini mencakup negara-negara tidak hanya di Amerika Latin dan Eropa Timur dan Tengah—di mana populisme secara tradisional paling lazim—tetapi juga di Asia dan Eropa Barat. Padahal populisme dulunya hanya ditemukan di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang, kini populis makin menguat di negara-negara yang penting secara sistemik.
Pendapat lain mengatakan populisme tidak hanya soal keberpihakan kepada rakyat biasa yang dicerminkan melalui kebijakan dan visualisasi kinerja teknis.
Populisme, dianggap juga sebuah ideologi atau pendekatan politik yang menekankan pentingnya kepentingan rakyat biasa dibandingkan dengan elit politik atau kelompok-kelompok yang dianggap berkuasa. Kategori pemimpin semacam ini, merasa tidak sungkan untuk mengklaim dirinya, adalah suara dari “rakyat”.
Keberhasilan Populis dalam Kemerdekaan
Sebuah jurnal yang ditulis Imelda MJS (2015), menggambarkan bagaimana strategi pemimpin populis baru Indonesia mencapai kekuasaan. Sebelumnya, Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, diakui sebagai pemimpin populis yang memiliki gaya kepemimpinan kharismatik dan dekat dengan rakyat.
Dijuluki sebagai founding father bagi bangsa Indonesia, perjuangan kemerdekaan atas kepentingan rakyat telah mengantarkan Ir. Soekarno sebagai presiden pertama yang bersejarah dan banyak dikenal oleh negara luar.
Pada tahun 2014, Indonesia kembali menyaksikan hadirnya pemimpin populis di kancah perpolitikan nasional. Imelda menuliskan, bahwa pemimpin populis baru tersebut adalah Joko Widodo atau akrab dikenal dengan Jokowi. Tokoh ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden karena diyakini memiliki karakter kepemimpinan populis dan dekat dengan rakyat.
Visualisasi yang menjadi citra dari mantan presiden ke-7 dan ke-8 ini, berhasil memikat rakyat kalangan menengah bahwa dengan aksinya turun ke lapangan. Citra itu pula yang menjawab bagaimana elektabilitas Jokowi memiliki jumlah yang cukup tinggi dan berhasil menjabat dua periode di Indonesia.
Salah satu media nasional telah menilai dan memberi klaim atas kehadiran sosok pemimpin populis yang baru ini tengah menjabat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga dianggap sebagai perwujudan dari sosok pemimpin populis.
Kebijakan dan program baru yang telah dilahirkannya, menjadikan sosok Dedi Mulyadi menuai banyak pro-kontra, tidak hanya dari kalangan rakyat, kelompok politik praktis pun ikut menaruh perhatian terhadap kebijakan yang dibuat Dedi Mulyadi.
Lalu, apakah karakteristik dari sosok yang akrab disapa KDM ini sudah menjawab persoalan atas krisis dari berbagai aspek kehidupan rakyat, khususnya di Jawa Barat?
Karakteristik Komunikasi dan Politik Populis
Bagi kaum populis, aktor dan lembaga yang biasanya memediasi hubungan antara politisi dan pemilih—seperti media, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil—justru dianggap menggagalkan keinginan rakyat dan lebih melayani kepentingan khusus.
Dari laporan yang sama, disimpulkan bahwa kaum populis cenderung menekankan bentuk komunikasi langsung dan tanpa perantara dengan para pendukung mereka. Beberapa ciri khasnya antara lain:
- Komunikasi Personal dan Langsung – Populis memilih terhubung dengan pemilih secara personal, bukan melalui platform kebijakan atau partai politik. Contohnya, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán rutin diwawancarai di radio setiap Jumat, dan mantan Presiden Venezuela Hugo Chávez memiliki acara televisi “Aló Presidente” yang memungkinkan interaksi langsung.
- Pemanfaatan Media Sosial – Media sosial menjadi alat yang sangat efektif bagi populis untuk membangun koneksi langsung antara mereka dan suara rakyat.
- Penolakan Mediator Tradisional – Media, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai penghalang antara politisi dan pemilih.
Pendekatan ini sangat berbeda dari pluralisme, yang menekankan kelompok masyarakat sipil sebagai mata rantai utama antara warga negara dan negara.
Dalam lingkungan demokrasi non-populis, partai politik biasanya bertanggung jawab untuk memilih kandidat dan memperdebatkan platform kebijakan.
Namun, ada sedikit ruang bagi mereka untuk melakukannya dalam kerangka populis. Populisme memungkinkan satu jawaban tunggal tentang siapa yang harus mewakili rakyat, dan dengan cara yang sama, sedikit ruang untuk perdebatan tentang gagasan kebijakan.
Maka, dengan segala kajian populisme yang telah keluar dari publikasi akademik, dan menjadi perbincangan hangat di masa kini. Apakah rakyat terhipnotis atau memang sangat relevan dengan kebutuhan sosok pemimpin yang dianggap populis?
