Kementerian Kebudayaan tengah mengkaji langkah strategis untuk memperluas jangkauan distribusi film hingga ke tingkat kecamatan. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Persatuan Film Keliling Indonesia (PERFIKI) mengenai inisiatif Bioskop Rakyat atau BIOSRA.
Ketua Umum PERFIKI, Y. Endiarto, menjelaskan bahwa BIOSRA dirancang sebagai bioskop permanen dengan harga tiket yang sangat terjangkau bagi masyarakat desa, yakni sekitar Rp10.000.
Berbeda dengan konsep nonton bareng konvensional, BIOSRA akan menempati bangunan dua lantai berukuran 10×30 meter. Lantai atas akan difungsikan sebagai bioskop dan multifunction hall, sementara lantai bawah dikhususkan bagi ruang UMKM lokal non-franchise.
“Ini bukan layar tancap, melainkan bioskop permanen yang menayangkan film-film terbaru. Tujuannya menghadirkan keadilan tontonan bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan ekonomi baru di tingkat kecamatan,” ujar Y. Endiarto.
Mengenai operasionalnya, PERFIKI menekankan keterlibatan pengusaha daerah dalam kepemilikan aset.
“PERFIKI nantinya berperan sebagai manajemen film, sementara aset sepenuhnya dimiliki pengusaha lokal. Jika belum ada investor lokal, PERFIKI siap mengambil peran awal dengan dukungan pemerintah pusat,” tambahnya, dikutip dari Antara, 14 Januari 2026.
Sebagai langkah awal, PERFIKI berencana membangun proyek percontohan (pilot project) BIOSRA di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Targetnya, pembangunan ini akan mulai berjalan setelah momen Lebaran tahun ini.
Selain menjadi tempat hiburan, BIOSRA diproyeksikan menjadi pusat pengembangan talenta lokal. Melalui audisi film daerah yang akan digelar di sana, diharapkan lahir aktor, kru, hingga rumah produksi baru yang dapat menghidupkan ekosistem perfilman di daerah.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan respon positif terhadap gagasan ini. Ia menilai kehadiran bioskop di tingkat kecamatan sangat krusial mengingat saat ini fasilitas layar lebar masih menumpuk di kota-kota besar.
“Semakin banyak layar, tentu semakin baik. Semakin banyak bioskop, tentu kita dukung,” tegas Fadli Zon di Jakarta, Jumat.
Menbud menekankan pentingnya membangun ekosistem distribusi yang terintegrasi agar karya sineas tanah air bisa dinikmati hingga pelosok.
“Setelah film selesai tayang di pusat atau provinsi, bisa dilanjutkan penayangannya ke daerah di bawahnya. Ini perlu dikaji lebih lanjut bersama Direktorat Film, Musik, dan Seni agar konsepnya terbangun dengan baik,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga membahas peluang optimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan lokasi BIOSRA. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memajukan kebudayaan, tetapi juga menggerakkan sirkulasi ekonomi dari level kecamatan hingga ke tingkat nasional.
