Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan penjelasan mengejutkan terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2026.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi blak-blakan menyebut bahwa beban APBD Jabar saat ini berada dalam posisi yang sangat berat akibat pemotongan pendapatan dan warisan beban masa lalu.
“Kami sampaikan bahwa di 2026 beban APBD Provinsi Jawa Barat sangat berat,” ujar Dedi Mulyadi mengawali penjelasannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Selasa, 6 Januari 2026.
Kehilangan hampir Rp3 Triliun di Awal Tahun Dedi merinci sedikitnya ada dua faktor utama yang membuat kas daerah tertekan hebat.
Pertama, adanya pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun.
Kedua, adanya kewajiban pembayaran proyek pembangunan tahun 2025 sebesar Rp600 miliar yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026.
“Sehingga hampir Rp3 triliun itu dana 2026 hilang,” ungkapnya.
Warisan Utang dan Biaya Perawatan ‘Raksasa’ Tak hanya kehilangan pendapatan, Pemprov Jabar juga harus menanggung cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai hampir Rp600 miliar setiap tahunnya. Belum lagi biaya operasional aset-aset besar yang menguras kantong daerah.
Dedi menjelaskan bahwa Masjid Al Jabbar di Bandung membutuhkan biaya pemeliharaan hampir Rp50 miliar per tahun. Sementara itu, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati juga memakan anggaran yang tidak sedikit.
View this post on Instagram
“Kita harus membiayai Kertajati hampir Rp100 miliar dalam setiap tahun dan kita juga masih memiliki tunggakan BPJS tinggal Rp300 miliar. Beban ini cukup berat,” tegas Dedi.
Di tengah penyusutan anggaran tersebut, kebutuhan pembangunan justru meningkat. Alokasi perbaikan jalan yang sebelumnya Rp3,5 triliun, kini melonjak menjadi Rp4,5 triliun.
“Bukannya turun, tapi naik ditambah belanja lain juga mengalami peningkatan,” imbuhnya.
Menyikapi kondisi tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini mengambil langkah efisiensi radikal. Ia mulai memangkas biaya operasional internal pemerintahan secara besar-besaran, mulai dari penggunaan listrik hingga anggaran konsumsi.
Dedi meminta masyarakat dan pejabat tidak terkejut jika suasana di perkantoran pemerintah kini berubah drastis.
“Jangan aneh kalau saat ini listrik di gedung-gedung pemerintah mati dan dimatikan,” kata Dedi Mulyadi.
Hal paling mencolok adalah pemangkasan anggaran makan dan minum (mamin) tamu yang biasanya mencapai miliaran rupiah. Dedi mengungkapkan, anggaran jamuan tamu yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp3,5 miliar, kini dipangkas habis-habisan hingga tersisa Rp500 juta setahun.
“Jangan aneh juga kalau Anda bertamu atau para pejabat dari pemerintah kalangan mana pun datang ke Provinsi Jawa Barat ke Gedung Sate, kami hanya menyediakan air putih saja” pungkasnya.
Dedi mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan anggaran jamuan tamu diturunkan hanya Rp500 juta dari yang sebelumnya Rp3,5 miliar dalam setahun.
“itu pun, hanya untuk fokus agustusan (agenda HUT RI) dan hari jadi” tegasnya.
Langkah ini diambil demi memastikan kepentingan publik yang lebih luas, seperti infrastruktur jalan, tetap bisa berjalan meski kondisi fiskal sedang tidak stabil.
