Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengemukakan data mengejutkan tentang permasalahan sampah di Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus bertransformasi menjadi solusi konkret, terutama mengingat volume sampah yang luar biasa. Program kerja TP PKK Kabupaten dan Kota diharapkan mampu menjawab krisis sampah yang merata hampir di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Siska Gerfianti saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Bina Wilayah (Binwil) TP PKK Kabupaten Purwakarta, yang berlangsung di komplek pusat pemerintahan Pemerintah Daerah Purwakarta pada Rabu, 4 Juni 2025. Binwil ini dihadiri oleh pengurus TP PKK Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2025-2030 dan para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.
“Kami TP PKK Jawa Barat menyampaikan apa saja program-program di Jawa Barat. Lalu, kami menyampaikan beberapa hal yang ingin dititipkan kepada TP PKK Kabupaten dan juga kepada PKK Kecamatan. Sesuai arahan Bu Ketua Umum TP PKK, program-program harus langsung menyentuh masyarakat. PKK harus memberi solusi bagi sejumlah problem aktual di masyakarat,” ungkap Siska, yang hadir didampingi sejumlah pengurus TP PKK Jawa Barat.
Siska kemudian menyoroti salah satu “masalah aktual” yang harus diselesaikan, yaitu sampah. Ia mengungkapkan fakta bahwa setiap harinya, total timbulan sampah atau jumlah sampah yang dihasilkan di Jawa Barat mencapai 35 ribu ton. Sebuah angka yang menggambarkan betapa masifnya permasalahan ini. Jika dirata-ratakan terhadap jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50 juta, maka setiap individu menghasilkan 0,7 kilogram sampah setiap harinya.
Lebih lanjut, Siska membeberkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat sebagaimana yang dirilis oleh Humas Jabar, “Dari 35 ribu ton setiap harinya ternyata 60 persen sampah organik dan 40 persennya sampah nonorganik. Dari jumlah tersebut, jumlah sampah tertangani baru 40 persen, sementara 60 persen lainnya belum tertangani. Nah, PKK harus di sini untuk menghadirkan solusi.”
Pernyataan ini secara implisit menunjukkan kegagalan sistem pengelolaan sampah yang ada, di mana mayoritas sampah masih belum tertangani.
Siska berharap Pokja III PKK dapat menggulirkan program pengelolaan sampah, bahkan hingga ke level posyandu. “Pengolahan sampah harus sudah selesai di level posyandu. Ingat, sekarang posyandu tidak hanya mengurus kesehatan, melainkan bertransformasi menangani enam urusan yang menjadi standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah. Artinya, posyandu bukan lagi urusan Pokja IV, melainkan Pokja I sampai IV TP PKK,” Siska menjelaskan. Ini menyoroti perubahan peran posyandu yang kini dibebani tanggung jawab lebih luas, termasuk mengatasi persoalan sampah yang sebelumnya mungkin tidak menjadi fokus utama.
Siska memberikan contoh konkrit bagaimana PKK bisa berperan, seperti memanfaatkan sampah organik menjadi pakan magot untuk budidaya ikan lele, atau mengolahnya menjadi kompos untuk pupuk tanaman. “Sehingga, kegiatan ketahanan pangan dan juga kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu bisa mandiri. Masalah sampah bisa diselesaikan, benefit lainnya untuk ketahanan pangan keluarga,” ujar Siska.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola sampah ini memerlukan prasyarat mendasar: sampah harus sudah terpilah dari rumah. Siska menyoroti bahwa Indonesia, secara global, termasuk salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar, dengan sekitar 20,93 juta ton per tahun, mayoritas berasal dari sektor rumah tangga. Ini menegaskan bahwa masalah sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga budaya dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
“Lagi-lagi ini menjadi garapan kita TP PKK dan kelompok PKK hingga kader di tingkat RT. Di mana, untuk menjalankan program pengelolaan sampai menjadi pakan dan pupuk organik tersebut harus diawali dengan edukasi dan membangun kesadaran keluarga,” kata Siska. Hal ini menunjukkan bahwa beban edukasi dan pembentukan kesadaran justru jatuh ke tangan PKK, sementara infrastruktur dan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah daerah sendiri seolah masih menjadi PR besar.
Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Purwakarta, Nur Aisyah Jamil, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Ia berjanji akan merumuskan program kerja yang konkret. Nur Aisyah juga melaporkan bahwa kepengurusan TP PKK Kabupaten Purwakarta sudah terbentuk, meskipun pelantikan pengurus masih dalam tahap persiapan.***
