Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai, satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan besar dalam kebijakan perlindungan sosial. Salah satunya terlihat dari peningkatan signifikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang disebut mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan seusai mengunjungi SRMA 33 Tangerang Selatan, Minggu, 19 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bentuk nyata kepedulian Presiden terhadap masyarakat kelas bawah. Namun, Gus Ipul menegaskan, Presiden tidak ingin program bansos hanya berhenti pada pemberian bantuan semata.
“Presiden tidak ingin berhenti hanya pada memberi bansos. Presiden ingin naik ke pemberdayaan. Maka itu sampai membentuk Menko Pemberdayaan. Karena Presiden juga punya fokus untuk supaya yang dapat bansos ini naik kelas lewat program-program pemberdayaan pemerintah,” jelasnya.
Gus Ipul kemudian menyoroti hasil konkret dari kebijakan tersebut. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah berhasil “menggraduasi” puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang kini tak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Alhamdulillah tahun ini dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan arahan Bapak Presiden kita bisa menggraduasi lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sekarang mereka tidak mau terima bansos lagi, artinya dia udah naik kelas,” imbuhnya.
Salah satu program yang dianggap mendukung keberhasilan itu adalah Sekolah Rakyat, yang menyasar keluarga dari siswa di wilayah-wilayah kurang mampu. Gus Ipul menyebut langkah ini sebagai pondasi awal pengetasan kemiskinan yang hasilnya akan lebih terasa pada tahun-tahun mendatang.
“Maka seluruh program unggulan Presiden mengintervensi keluarga dari siswa sekolah rakyat. Nah inilah luar biasa. Nah ini menurut saya dasar-dasar peletakan di tahun pertama dengan langkah-langkah strategis yang saya kira di tahun ke-2, tahun ke-3 dampaknya akan bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Selain fokus pada pemberdayaan, Gus Ipul juga menyinggung capaian lain pemerintahan Prabowo, yakni terbentuknya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data terpadu ini menjadi alat penting untuk memastikan berbagai program sosial berjalan tepat sasaran.
“Supaya kita bisa melangkah dengan baik tempat sasaran diminta oleh Presiden untuk memulai dengan konsolidasi data. Maka itu Presiden menerbitkan yang namanya Inpres no. 4 tahun 2025. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memiliki satu data,” tegasnya.
Gus Ipul menilai, langkah-langkah tersebut menunjukkan arah baru pemerintahan Prabowo yang menempatkan pemberdayaan sebagai inti kebijakan sosial — dari sekadar memberi bantuan menjadi mendorong masyarakat agar mandiri.
