Purwakarta – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus bertransformasi.
Menurutnya, program kerja yang disusun oleh TP PKK Kabupaten dan Kota mesti mampu menjadi solusi atas berbagai masalah yang muncul di masyarakat, salah satunya adalah permasalahan sampah yang hampir ada di seluruh wilayah Jawa Barat.
Penegasan ini disampaikan Siska Gerfianti saat memberikan arahan dalam kegiatan Bina Wilayah (Binwil) TP PKK Kabupaten Purwakarta di komplek pusat pemerintahan Pemerintah Daerah Purwakarta pada Rabu, 4 Juni 2025.
Acara Binwil tersebut dihadiri oleh pengurus TP PKK Kabupaten Purwakarta Masa Bakti 2025-2030 dan para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.
“Kami TP PKK Jawa Barat menyampaikan apa saja program-program di Jawa Barat. Lalu, kami menyampaikan beberapa hal yang ingin dititipkan kepada TP PKK Kabupaten dan juga kepada PKK Kecamatan. Sesuai arahan Bu Ketua Umum TP PKK, program-program harus langsung menyentuh masyarakat. PKK harus memberi solusi bagi sejumlah problem aktual di masyakarat,” ungkap Siska yang didampingi sejumlah pengurus TP PKK Jawa Barat.
Siska melanjutkan, salah satu masalah aktual yang harus diselesaikan di masyarakat adalah sampah. Ia mengungkapkan bahwa total timbulan sampah atau jumlah sampah yang dihasilkan di Jawa Barat mencapai 35 ribu ton setiap harinya.
Jika dirata-ratakan terhadap jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta, maka setiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah setiap harinya.
“Data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menyebutkan, dari 35 ribu ton setiap harinya ternyata 60 persen sampah organik dan 40 persennya sampah nonorganik. Dari jumlah tersebut, jumlah sampah tertangani baru 40 persen, sementara 60 persen lainnya belum tertangani. Nah, PKK harus di sini untuk menghadirkan solusi,” ucap Siska.
Ia berharap Pokja III PKK dapat menggulirkan program pengelolaan sampah. “Pengolahan sampah harus sudah selesai di level posyandu. Ingat, sekarang posyandu tidak hanya mengurus kesehatan, melainkan bertransformasi menangani enam urusan yang menjadi standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah. Artinya, posyandu bukan lagi urusan Pokja IV, melainkan Pokja I sampai IV TP PKK,” jelas Siska.
Siska mencontohkan, PKK bisa menjadi penggerak dalam pengelolaan sampah komunal, seperti pemanfaatan sampah organik sisa bahan makanan menjadi pakan magot (larva lalat) yang kemudian dapat menjadi pakan alternatif ikan atau lele. Selain itu, sampah organik juga dapat diolah menjadi kompos sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman seperti kangkung atau cabai.
“Sehingga, kegiatan ketahanan pangan dan juga kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu bisa mandiri. Masalah sampah bisa diselesaikan, benefit lainnya untuk ketahanan pangan keluarga,” ujar Siska, yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat.
Namun, untuk tata kelola sampah yang tepat, diperlukan prasyarat utama, yaitu sampah harus sudah terpilah dari rumah. Siska menekankan pentingnya membangun kesadaran di tingkat rumah tangga atau keluarga untuk menerapkan pola hidup minim sampah. Ia juga menyoroti fakta global bahwa Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar, dengan sekitar 20,93 juta ton per tahun, mayoritas berasal dari sektor rumah tangga.
“Lagi-lagi ini menjadi garapan kita TP PKK dan kelompok PKK hingga kader di tingkat RT. Di mana, untuk menjalankan program pengelolaan sampai menjadi pakan dan pupuk organik tersebut harus diawali dengan edukasi dan membangun kesadaran keluarga,” kata Siska, sebagaimana keterangan yang dirilis Humas Jabar.
Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Purwakarta, Nur Aisyah Jamil, menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK Jawa Barat atas pembinaan yang diberikan. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan merumuskan program kerja yang secara konkret menjadi solusi terhadap masalah-masalah di Purwakarta.
Nur Aisyah juga melaporkan bahwa kepengurusan TP PKK Kabupaten Purwakarta sudah terbentuk dan disahkan oleh Bupati Purwakarta, meskipun pelantikan pengurus masih dalam tahap persiapan.
“Hanya saja memang kami belum mengadakan pelantikan pengurus. Saat ini sedang mempersiapkan pelantikan, termasuk mencocokkan jadwal dengan agenda Pak Bupati,” ujarnya.***
