Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolás Maduro. PBB memperingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki implikasi serius terhadap tatanan hukum internasional dan stabilitas kawasan.
Melalui juru bicaranya, Guterres menegaskan bahwa meskipun situasi di Venezuela sangat kompleks, intervensi militer sepihak untuk menangkap seorang kepala negara adalah langkah yang mengkhawatirkan.
“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati,” bunyi pernyataan resmi tersebut, dilansir darI BBC, Selasa, 6 Januari 2026.
PBB juga mendesak agar semua pihak kembali ke jalur diplomasi dan menyerukan Venezuela untuk terlibat dalam “dialog inklusif” dengan tetap menghormati hak asasi manusia serta supremasi hukum.
Gelombang reaksi internasional terus bergulir. Kolombia, dengan dukungan dari Rusia dan China, secara resmi telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas legalitas operasi AS tersebut.
Rusia dan China mengecam keras tindakan Washington sebagai bentuk “agresi bersenjata” dan pelanggaran kedaulatan negara anggota PBB. Sementara itu, sejumlah negara Amerika Latin lainnya juga menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat memicu kekacauan global jika prinsip non-intervensi terus dilanggar.
Hingga saat ini, dunia internasional masih menunggu hasil dari pertemuan Dewan Keamanan untuk melihat langkah apa yang akan diambil terhadap ketegangan yang meningkat di belahan bumi bagian barat ini.
