Purwakarta – Gelombang protes mahasiswa yang menolak berbagai kebijakan pemerintah dan DPR melanda di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di DPRD Kab. Purwakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, hari ini, Senin, 1 September 2025, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Aksi yang dimulai dengan blokade jalan ini berakhir dramatis di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta, dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan yang memuncak.
Aksi massa dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, dengan para mahasiswa memblokade Pertigaan Ciganea, yang merupakan jalur utama penghubung Purwakarta-Bandung sekaligus akses menuju Gerbang Tol Jatiluhur.
Akibatnya, arus lalu lintas di area tersebut lumpuh total. Setelah memblokade jalan, massa kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRD Purwakarta sambil membawa spanduk berisi tuntutan dan menyanyikan yel-yel perjuangan.
Setibanya di depan gedung dewan, orasi-orasi lantang silih berganti disuarakan. Atmosfer unjuk rasa semakin memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika para demonstran membakar ban bekas.
Asap hitam pekat membubung tinggi, menciptakan pemandangan yang mencekam dan menegaskan luapan kemarahan mahasiswa terhadap para wakil rakyat.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB ini akhirnya membuat sejumlah anggota DPRD Purwakarta, termasuk Ketua DPRD Sri Puji Utami, keluar menemui massa. Dialog pun dibuka untuk mendengarkan langsung aspirasi para mahasiswa.
Muhammad Asep Budiana, Ketua HMI Cabang Purwakarta, menegaskan bahwa aksi ini menuntut lebih dari sekadar perubahan kebijakan.
“Kami menuntut keadilan sosial yang sebenarnya, bukan hanya sekedar janji-janji kosong. Kami ingin pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat,” ujarnya.
Asep Budiana menjelaskan bahwa RUU ini sangat krusial untuk memulihkan aset negara.
“Dengan RUU ini, kami berharap dapat memulihkan aset-aset negara yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyoroti isu kenaikan tunjangan DPR.
“Kami tidak ingin DPR yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi tidak peduli dengan nasib rakyat,” ujar perwakilan BEM.
Ia menambahkan bahwa kenaikan tunjangan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih berjuang keras.
“Kami ingin DPR yang lebih peduli dengan nasib rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri,” tegasnya.
Perwakilan dari elemen masyarakat yang bergabung dalam aksi ini juga menyuarakan tuntutan terkait isu lingkungan, seperti polusi udara dan pengelolaan sampah.
“Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih serius dalam menangani isu-isu lingkungan, karena lingkungan hidup yang sehat adalah hak dasar rakyat,” ungkapnya.
Tidak ketinggalan, perwakilan dari ojek online (ojol) juga menyampaikan tuntutan mereka.
“Kami menolak isu ojek online yang dinilai tidak adil dan tidak manusiawi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD lebih peduli dengan nasib para pekerja ojol, termasuk soal tarif, keselamatan, dan kesejahteraan.
Aksi ini menunjukkan kekecewaan yang meluas terhadap institusi legislatif yang dianggap tidak responsif terhadap penderitaan rakyat, sekaligus menyuarakan berbagai isu multidimensi, dari korupsi, ekonomi, hingga lingkungan, yang menjadi perhatian utama masyarakat.
