Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 harus menjadi ruang ilmiah yang steril dari politisasi, 7 Agustus 2025.
Hal ini disampaikannya usai menyampaikan pidato utama dalam acara yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB). Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan media mengenai sesi tertutup yang menjadi bagian dari konvensi tersebut.
Prabowo menjelaskan bahwa keputusan untuk mengadakan sesi tertutup bukanlah tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan diskusi yang lebih bebas dan substantif bagi para peserta.
Dengan demikian, para ilmuwan, akademisi, dan pelaku industri dapat bertukar pikiran tanpa kekhawatiran bahwa pandangan mereka akan diplintir atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
“Biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara, kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu, sains, teknologi,” ungkap Presiden Prabowo, sebagaimana dalam keterangan resmi yang dirilis.
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Presiden untuk memastikan bahwa forum-forum strategis seperti KSTI tetap fokus pada esensi ilmiahnya, bukan pada kepentingan politik praktis.
Sikap ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi lahirnya ide-ide inovatif dan solusi-solusi konstruktif untuk memajukan bangsa.
KSTI 2025 sendiri merupakan agenda strategis yang mempertemukan beragam pemangku kepentingan. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah kolaborasi antara ilmuwan, akademisi, pelaku industri, dan pengambil kebijakan dari berbagai sektor prioritas nasional.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan muncul terobosan-terobosan nyata yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan bangsa dan mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Presiden Prabowo berharap forum semacam ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga dapat melahirkan kebijakan dan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menjauhkan KSTI dari pengaruh politik, pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data ilmiah, riset yang mendalam, dan pemikiran rasional, bukan pada agenda politik sesaat.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama pembangunan nasional.
