Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penanganan tidak hanya difokuskan pada fase tanggap darurat, tetapi juga telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember untuk memastikan negara hadir dalam keadaan krisis.
Dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025, ia menegaskan bahwa Presiden juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP). Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” ujar Menko Pratikno.
Ia juga menyampaikan bahwa struktur komando di lapangan terus diperkuat, termasuk melalui posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten yang didukung oleh BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan pendistribusian logistik berjalan cepat dan mampu menjangkau wilayah yang aksesnya terputus.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG.
“Berikutnya pemerintah juga terus waspada dan siap siaga, BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujarnya.
Tidak hanya menangani kondisi darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Publik diharapkan turut mengawasi capaian secara terukur.
“Untuk fase tata kelola rehab-rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” ungkapnya.
Menko Pratikno juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan, serta memastikan perbaikan respons terus dilakukan dari waktu ke waktu.
“Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh K/L, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Menko Pratikno menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban terdampak bencana. “Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.
