Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia, dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka pada Kamis, 17 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperbaiki jalan-jalan daerah dan mendorong pembangunan sistem irigasi yang lebih efisien.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa Presiden memberikan respons positif terhadap isu utama yang dibahas, terutama mengenai preservasi jalan nasional.
“Tadi saya sampaikan soal perservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk perservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama,” ujar Lasarus setelah pertemuan.
Salah satu sorotan dalam pertemuan ini adalah kondisi jalan daerah yang masih tertinggal dibandingkan dengan jalan nasional. Lasarus mencatat bahwa kualitas jalan kabupaten saat ini baru mencapai 40 persen, sementara jalan provinsi berada pada angka 60 persen.
Untuk itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar perbaikan jalan daerah menjadi prioritas dengan menerbitkan Inpres khusus.
“Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres. Namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah,” tambah Lasarus.
Isu ketahanan pangan juga menjadi topik utama dalam diskusi, terutama mengenai penyelesaian proyek irigasi. Lasarus menegaskan bahwa Presiden mendukung pembangunan irigasi yang terhubung dengan bendungan dan irigasi sederhana yang dapat langsung dikerjakan oleh masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan.
“Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Selain itu, Lasarus juga membahas soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mencakup pentingnya pembangunan hunian berimbang di berbagai daerah.
Di sektor transportasi, Presiden Prabowo mengingatkan tentang bahaya truk over dimension and over loading (ODOL) yang menjadi penyebab kerusakan jalan.
“Beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya,” kata Lasarus, merujuk pada arahan Presiden untuk menangani masalah ini dengan serius.
Sebagaimana rilis yang disampaikan melalui Keterangan Pers Ketua Komisi V DPR RI, pertemuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia.***
