Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat ini fokus pada evaluasi program ekonomi 2025 dan prospek kebijakan 2026 dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas untuk mengendalikan kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa salah satu prioritas utama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih ada ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.
“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat di pelosok. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan agar anggaran untuk program ini segera dialokasikan.
“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya dikutip dalam keterangan resmi, 26 Agustus 2025.
Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.
“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.
