Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025.
Acara ini diikuti lebih dari 200.000 buruh dari berbagai daerah yang datang dengan semangat solidaritas dan perjuangan hak-hak pekerja.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi kaum buruh. Ia menyatakan negara harus hadir dalam memastikan pelayanan kesehatan terjangkau dan akses terhadap sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.
“Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” ujar Presiden Prabowo.
Menanggapi enam tuntutan utama dari serikat pekerja, Presiden menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan serius. Tuntutan itu mencakup:
- Penghapusan sistem outsourcing,
- Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),
- Revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003,
- Realisasi upah layak,
- Pengesahan RUU Perampasan Aset,
- Pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebagai bentuk tanggapan konkret, Presiden mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan melibatkan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini.” tegasnya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis BPMI Setpres.
Dewan ini bertugas memberi masukan kepada Presiden terkait regulasi yang tidak berpihak pada buruh.
Selain itu, pemerintah juga akan segera membentuk Satgas PHK untuk memastikan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Presiden juga menyatakan komitmennya mempercepat pembahasan RUU PPRT, yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan.
Di bidang pemberantasan korupsi, Presiden menyatakan dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset.
“Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja udah nyolong ga mau mengembalikan aset,” tegasnya.
Acara ini menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan akan menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan Prabowo ke depan, dengan pendekatan yang melibatkan langsung aspirasi pekerja.***
