Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan bahwa data tunggal tersebut mulai diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan terus diperbarui melalui validasi data dan verifikasi lapangan, yang melibatkan kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial.
Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia.
Ia juga menekankan bahwa BPS terus melakukan pembersihan data dari kesalahan sasaran (inclusion error). Dengan dukungan basis data yang lebih akurat, diharapkan program bansos dapat berjalan lebih tepat sasaran serta menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional pada triwulan ini.
“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya, sebagaimana keterangan tertulis BPMI Setpres.
Amalia juga menyinggung kebijakan insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol yang tengah dirancang, mengingat tren peningkatan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, data BPS mencatat jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” tutur Amalia.