Jakarta — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini menjadi pusat pengumpulan data kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diambil untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memantau keamanan pangan yang disalurkan melalui program pemerintah tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pemusatan data di Kemenkes dilakukan karena sebagian besar kasus keracunan ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang berada di bawah koordinasi kementerian tersebut.
Dengan sistem ini, seluruh laporan kasus akan dikompilasi dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Kemenkes sebelum dilaporkan secara resmi ke BGN.
“Ya, sekarang (data) dipusatkan di Kemenkes. Jadi nanti yang mengeluarkan data itu Kemenkes” ujar Nanik, kepada wartawan, 23 Oktober 2025.
Program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, belakangan sejumlah laporan keracunan makanan di beberapa daerah memunculkan kekhawatiran terkait pengawasan kualitas bahan pangan, proses distribusi, hingga kebersihan pengolahan makanan di lapangan.
“Karena Kemenkes itu berdasarkan orang yang pergi ke Puskesmas” tegas Nanik.
Melalui pemusatan data ini, pemerintah berharap proses identifikasi penyebab, lokasi kejadian, serta jumlah korban dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Data tersebut juga akan menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan dan peningkatan standar penyedia makanan di masa mendatang.
Kemenkes bersama BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap aman, sehat, dan bermanfaat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, puskesmas, serta lembaga pendidikan akan terus diperkuat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
