Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan perubahan paradigma kerja aparatur sipil negara (ASN) di era digital. Menurutnya, produktivitas tidak lagi diukur dari hadir atau tidaknya pegawai di kantor, melainkan dari kualitas rencana dan capaian kerja yang benar-benar dirasakan publik.
Dalam Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa, 18 November 2025, KDM menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja kini menjadi keniscayaan. “Saya sendiri sebagai gubernur jarang bekerja di kantor. Keliling mengeksekusi setiap masalah di berbagai tempat,” ujarnya, menekankan bahwa kinerja lapangan dan mobilitas justru sering kali lebih efektif dibanding duduk di balik meja.
Ia menyebut digitalisasi sebagai pintu bagi ASN untuk bekerja lebih luwes, tanpa mengurangi tanggung jawab maupun kualitas pelayanan. Dengan perangkat digital yang semakin memadai, seorang pegawai tetap dapat menuntaskan tugas sambil menjalankan kewajiban keluarga—mulai dari mengasuh anak hingga merawat orang tua.
“Secara prinsip yang penting, progres pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan bisa dijalankan dengan baik,” tegas KDM.
Menurutnya, pola kerja fleksibel juga dapat menghemat biaya negara, mulai dari listrik, air, internet kantor, hingga pengeluaran operasional.
KDM juga memberikan perhatian khusus pada ASN yang sedang menghadapi situasi keluarga mendesak. Ia menyampaikan secara eksplisit bahwa pegawai bisa mengajukan cuti untuk merawat orang tua, terutama ibu, yang sedang sakit.
“Bagi ASN yang ibunya sakit, apalagi sakit stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya orang yang sangat mencintai ibu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia bahkan memberi ruang bagi ASN untuk tidak masuk kerja di hari ulang tahun ibu mereka. “Ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor,” katanya—kebijakan yang mencerminkan penekanan KDM pada nilai keluarga sebagai fondasi moral ASN.
Lebih jauh, KDM menjelaskan bahwa ukuran produktivitas sejatinya terletak pada kemampuan ASN merencanakan program dengan matang, memastikan belanja pemerintah tepat sasaran, dan menjaga serapan anggaran tetap optimal.
“Nanti diatur oleh Kepala BKD dan Pak Sekda. Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif,” ucapnya.
Meski memberikan fleksibilitas, KDM tidak lupa menyoroti kelompok ASN yang bekerja di lapangan dan menghadapi risiko besar. Dari menutup tambang ilegal, mengawasi pembangunan jalan hingga jembatan dan irigasi, KDM memastikan ada penghargaan setimpal bagi mereka.
“Bagi para pegawai lapangan, yang penuh dengan resiko… Saya pun akan meningkatkan tunjangan,” tegasnya.
Ia menutup pembinaan tersebut dengan harapan agar seluruh ASN di Jabar semakin bersemangat menjalankan tugas pelayanan publik.
“Pertemuan hari ini, pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang membawa harapan, dan ada semua ASN di Jawa Barat,” pungkasnya.
