Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran mencapai Rp2,287 triliun. Seluruh program ini disusun untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan, serta memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar di berbagai wilayah Jawa Barat.
Kepala DBMPR Jabar, Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan penanganan berkesinambungan agar tingkat kemantapan tetap terjaga. Ia menyebut DBMPR telah menyiapkan rangkaian program mulai dari rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.
“Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap,” ungkap Agung di Bandung, dikutip dari laman resmi Jabar Prov, 5 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa percepatan penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala juga menjadi prioritas agar kualitas pelayanan infrastruktur semakin optimal.
Dari total paket pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, dan 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2). Paket-paket ini mencakup pekerjaan jalan dan jembatan, termasuk pembangunan pelengkap, penggantian jembatan, serta peningkatan aspek keselamatan.
Paket pergeseran menjadi kelompok dengan porsi anggaran terbesar, mencapai Rp1,245 triliun—mayoritas dialokasikan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan. Sementara paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap. Adapun paket perubahan bernilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk percepatan penanganan ruas yang membutuhkan tindakan segera. Selain itu, DBMPR turut menyiapkan anggaran BTT untuk mendukung respons lapangan secara cepat.
Agung menuturkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II 2024 berada di angka 86,44 persen, yang merupakan akumulasi status baik dan sedang.
“Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat,” ujarnya.
Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.
Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak. Dari jumlah tersebut, 124 paket dinyatakan selesai dan 139 lainnya dalam progres pelaksanaan di lapangan. Masih ada 98 paket yang berada pada tahap pengadaan. Agung menegaskan bahwa setiap progres fisik maupun administrasi dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja.
“Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik terus kami monitor,” ujar Agung. Ia menekankan bahwa paket-paket strategis diupayakan rampung tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Agung menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan tetap menjadi prioritas. Dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur semakin andal.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap,” katanya. Ia menutup dengan penegasan bahwa setiap ruas jalan provinsi harus mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah.
