Jakarta — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi terkait langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah.
“Kita pagi ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Kita mendapat arahan soal kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah fokus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran belanja daerah. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan non-prioritas akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, serta penerangan listrik.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” pungkas Dedi.
Saat diwawancarai Dedi juga menegaskan bahwa program yang diusulkan pemerintah Jawa Barat, berkaitan dengan penyerapan anggaran pada alokasi yang lebih diprioritaskan.
“Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” tegasnya.
Ia mencontohkan efisiensi di sektor pendidikan, di mana terdapat alokasi lebih dari Rp 700 miliar untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Anggaran tersebut kini dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru, yang dinilai lebih mendesak bagi dunia pendidikan.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak prioritas turut dipangkas dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Dedi menyebut, realokasi untuk infrastruktur jalan kini mencapai Rp 2,4 triliun, naik signifikan dari sebelumnya Rp 700 miliar.
Ia juga menyampaikan adanya pergeseran anggaran sosialisasi pemerintah untuk kebutuhan penerangan listrik masyarakat sebesar Rp 250 miliar, menyusul fakta bahwa sekitar 240.000 warga Jawa Barat belum memiliki akses listrik.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa pihaknya mendapatkan sejumlah masukan strategis dari KPK dalam hal penyelarasan kebijakan.
Masukan tersebut mencakup sinergi antarprogram guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, layanan pemerintah, serta kondisi kesehatan masyarakat.***
